DJP Tegaskan Tidak Ada Perubahan Aturan Pajak Transfer Digital

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan angkat bicara soal polemik pajak transfer digital yang ramai diperbincangkan publik. DJP memastikan tidak ada perubahan kebijakan maupun tarif pajak yang berlaku atas transaksi transfer antar bank maupun melalui platform digital.

Warga mulai ramai membahas isu pemajakan transfer bank dan dompet digital sejak akhir pekan lalu. Muncul kekhawatiran bahwa transaksi transfer akan dikenai pajak tambahan. DJP merespons cepat dengan menegaskan bahwa aturan yang berlaku saat ini tidak mengalami perubahan berarti.

Apakah Transfer Bank Kena Pajak Tambahan?

DJP melalui juru bicaranya menjelaskan bahwa seluruh transaksi transfer yang sudah termasuk dalam komponen Pajak Penghasilan (PPh) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tetap berlaku seperti biasa. Tidak ada pungutan pajak baru yang diberlakukan terhadap aktivitas transfer antar rekening bank maupun melalui aplikasi keuangan digital. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa informasi beredar tentang pajak transfer digital yang naik adalah tidak benar. DJP meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya informasi yang tidak berasal dari sumber resmi pemerintah.

Seperti Apa Mekanisme Perpajakan Transfer Saat Ini?

Berdasarkan aturan yang berlaku, pajak atas transfer bank sudah termasuk dalam mekanisme PPh final. Bank sebagai pemotong pajak telah menerapkan ketentuan ini sesuai regulasi yang ada. DJP mengingatkan bahwa kewajiban perpajakan atas transaksi keuangan telah diatur sejak lama dan tidak mengalami perubahan.

Apa yang Perlu Diketahui Nasabah?

DJP mengeluarkan imbauan kepada masyarakat agar memeriksa informasi perpajakan dari sumber resmi. Berikut beberapa hal penting yang perlu dipahami:

• Pajak transfer bank sudah berlaku sejak regulasi sebelumnya dan tidak ada tarif baru
• Bank wajib memotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku
• Informasi resmi dapat diakses melalui situs DJP atau kantor pajak terdekat
• Masyarakat diimbau tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi

DJP berharap masyarakat tetap tenang dan tidak terpancing oleh informasi yang belum tentu akurat. Klarifikasi ini diberikan untuk memastikan masyarakat tidak keliru memahami kebijakan perpajakan yang berlaku.

Sumber: detikFinance (finance.detik.com)