Pajak Digital Resmi Berlaku 9 November, Bank dan Fintech Wajib Pungut

Peraturan perpajakan atas layanan digital akan mulai dilaksanakan 9 November 2026. Ketentuan ini mengharuskan seluruh entitas keuangan, termasuk bank dan perusahaan teknologi finansial, untuk memungut pajak atas transaksi dan layanan digital yang mereka sediakan bagi pengguna di Indonesia.

Penerapan pajak digital di Indonesia memasuki babak baru menjelang November 2026. Pemerintah melalui regulasi yang telah disiapkan menegaskan bahwa seluruh institusi keuangan harus siap mengoperasikan sistem pemungutan pajak atas layanan digital mereka masing-masing. Kewajiban pemungutan ini mencakup berbagai jenis transaksi digital yang dilakukan melalui platform bank maupun perusahaan fintech. Mulai dari transfer elektronik, pembayaran digital, hingga layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi semuanya akan terdampak oleh kebijakan ini.

Siapa Saja yang Terkena Wajib Pungut?

Seluruh bank yang menyediakan layanan digital banking wajib memungut pajak atas transaksi yang terjadi di platform mereka. Demikian pula perusahaan fintech yang beroperasi di Indonesia, baik fintech lending, fintech payment, maupun kategori lainnya, juga memiliki kewajiban serupa sesuai dengan ruang lingkup layanan yang mereka sediakan.

Apa Saja Transaksi yang Terkena Pajak Digital?

Transaksi yang masuk dalam kategori pemungutan pajak digital meliputi pembayaran barang dan jasa secara elektronik, transfer dana melalui aplikasi digital, serta penggunaan layanan keuangan berbasis teknologi. Setiap transaksi tersebut akan dikenakan tarif pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apa yang Harus Disiapkan oleh Bank dan Fintech?

Entitas yang terdampak diimbau untuk memastikan sistem teknologi mereka telah terintegrasi dengan mekanisme pemungutan pajak digital. Kesiapan infrastruktur ini menjadi kunci utama dalam menjalankan kewajiban perpajakan yang baru tersebut.

Kapan Pajak Digital Mulai Diberlakukan?

Tanggal 9 November 2026 menjadi tonggak implementasi penuh kebijakan pajak digital di Indonesia. Dengan demikian, bank dan fintech memiliki waktu terbatas untuk menyelesaikan seluruh persiapan teknis dan administratif sebelum batas waktu tersebut tiba.

Para pelaku industri diharapkan segera melakukan evaluasi internal dan menyesuaikan sistem operasional mereka dengan regulasi yang akan datang. Keterlambatan dalam persiapan berpotensi menimbulkan risiko ketidakpatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

• Bank dan fintech wajib memungut pajak atas transaksi digital mulai 9 November 2026
• Seluruh layanan keuangan berbasis teknologi masuk dalam cakupan pemungutan
• Persiapan infrastruktur teknologi menjadi prioritas utama menjelang implementasi
• Ketidakpatuhan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum bagi entitas yang melanggar

Dokumentasi dan pelaporan transaksi digital juga perlu receive perhatian khusus dari setiap institusi yang terlibat. Transparansi dalam pencatatan menjadi elemen penting dalam mendukung keberhasilan penerapan kebijakan ini ke depan.

Sumber: Liputan6.com (liputan6.com)